Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan[1]

 

Oleh: Doni Dermawan[2]

 

 

Kata Pembuka

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “mediare“ yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.

Sementara itu Khotibul Umam berpendapat bahwa mediasi itu adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Takdir Rahmadi, Hakim Agung/Ketua Kelompok Kerja Mediasi, berpendapat bahwa mediasi itu adalah penyelesaian sengketa melalui cara perundingan/musyawarah mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral (mediator) yang tidak memiliki kewenangan memutus dengan tujuan menghasilkan kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa.

Pada dasarnya mediasi memang merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketika menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan persengketaan, mediator harus memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melakukan mediasi.

 

Kedudukan dan Peran Mediasi dalam Menyelesaikan sengketa di Pengadilan

Mediasi di dalam Pengadilan (court annexed mediation) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam pasal 130 Herziene Inlandsch Reglemen (HIR) dan pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Pasal 130 HIR dan 154 RBg sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

Dengan berlakunya PERMA No 2 Tahun 2003, mediasi bersifat wajib bagi seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Untuk mendukung pelaksanaan PERMA No 2 Tahun 2003, pada tahun 2003-2004 Mahkamah Agung melakukan pemantauan pelaksanaan mediasi di empat Pengadilan Negeri (PN) yang menjadi pilot court, yaitu PN Bengkalis, PN Batu Sangkar, PN Surabaya, dan PN Jakarta Pusat. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan hasil Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim di empat pengadilan tersebut. Selain pelatihan bagi hakim, juga dilakukan pelatihan bagi panitera di empat pengadilan yang menjadi pilot court tersebut tentang pendokumentasian proses mediasi bagi para Panitera. Dari pelatihan itu, dihasilkan formulir-formulir yang diharapkan menjadi acuan bagi pengadilan-pengadilan lainnya sehingga pendokumentasian dan pengarsipan berkas proses mediasi menjadi seragam.ii Selain empat pengadilan yang menjadi pilot court, Pelatihan Sertifikasi Mediator juga dilakukan di Semarang, ditujukan bagi Hakim di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, diikuti dengan pemantauan ke berbagai Pengadilan Negeri Provinsi tersebut.

Pada tahun 2008, PERMA No. 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam bagian menimbang PERMA ini disebutkan “bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut sehingga PERMA No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan”.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses berperkara di Pengadilan lebih ditekankan lagi. Ini dapat dilihat dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg yang menyatakan putusan batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008). Sementara Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara tersebut.

Untuk implementasi dari PERMA No. 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung (MA) menunjuk empat Pengadilan Negeri sebagai pilot court, yaitu PN Jakarta Selatan, Bandung, PN Bogor, dan PN Depok. MA juga menerbitkan buku Komentar PERMA No. I Tahun 2008 dan buku Tanya Jawab PERMA No. 1 Tahun 2008 serta video tutorial pelaksanaan mediasi di Pengadilan yang seluruhnya dapat diakses melalui website Mahkamah Agung. Setelah enam tahun berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016.

 

Revisi Perma No. 1 Tahun 2008

1. Landasan Hukum Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

1. Membuka akses terhadap keadilan (acces to justice) bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan
   1. Pasal 50 UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”
   2. Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan s/d -------------i. ekonomi syari'ah.
   3. Pasal 9 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milter, “Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.”
   4. Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.
   5. Pasal 130 HIR/154 RBg = Hakim Wajib Mendamaikan

 

Tugas dan Wewenang Pengadilan Perdata: Menyelesaikan Perkara

• Memutus = Putusan
• Mendamaikan = Akta Perdamaian / Pencabutan gugatan

1. Visi Mahkamah Agung 2010-2035 “Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung”. Terdapat tujuh Area Utama Perubahan, dua di antaranya adalah:
2. Pelayanan publik yang prima
3. Akses terhadap keadilan bagi seluruh pencari keadilan.
4. Mewujudkan Visi sekaligus memenuhi Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan serta Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Keadilan = Pemberdayaan Perdamaian Pasal 130 HIR/154 RBg = Mediasi salah satunya dapat dicapai melalui proses mediasi (Pasal 130 HIR/154 RBg)
5. Keberhasilan Mediasi di Pengadilan relatif rendah disebabkan antara lain oleh faktor-faktor berikut:
6. Para Pihak/Kuasa Hukum
7. Hakim/Lembaga Pengadilan
8. Tata Kelola/Administrasi Kelembagaan Mediasi di Pengadilan
9. Kurangnya sosialisasi mengenai kemanfaatan dan prosedur Mediasi
10. Peran Mediator Hakim / Non Hakim Bersertifikat
11. Peraturan
12. Para Pihak/Kuasa Hukum.

 

Sebagai gambaran, berikut bentuk transformasi pengaturan mengenai mediasi di pengadilan.

}  HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

}  SEMA No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.

}  PERMA No 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

}  PERMA No 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

}  Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

}  Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

 

Perubahan Ketentuan Prosedur Mediasi dalam Perma Nomor 1 tahun 2016

1. Waktu Pelaksanaan Mediasi

Dalam Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di atur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut:

• Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah       melakukan mediasi.
• Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
• Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan.

Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma No 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari sedangkan dalam Perma No 1 tahun 2008 hanya 14 hari.

1. Iktikad Baik dalam Melaksanakan Mediasi

Perma No. 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu:

-          Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.

-          Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.

-          Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.

-          Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.

-          Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.

Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu:

1. Akibat hukum Penggugat yang tidak beriktikad baik
   1. Penggugat yang tidak berittikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO)
   2. Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.
   3. Mediator menyatakan Penggugat tidak berittikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarannya.
   4. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan.
   5. Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat.
   6. Akibat Hukum Tergugat yang Tidak Beriktikad Baik
      1. Tergugat yang tidak berittikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi.
      2. Mediator menyatakan Tergugat tidak berittikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarannya.
      3. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak berittikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar.
      4. Pembayaran biaya mediasi oleh Tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
      5. Pembayaran dari Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui kepaniteraan.
      6. Biaya Mediasi

Dalam Perma No. 1 tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan secara rinci dan jelas. Berbeda dengan perma no 1 tahun 2008 yang hanya menyebutkan biaya mediasi secara umum saja. Mengenai biaya mediasi dalam Perma No 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa:

• Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan lain-lain.
• Penggunaan Mediator hakim dan aparatur pengadilan tidak dipungut biaya jasa.
• Biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak
• Biaya pemanggilan Para Pihak untuk meghadiri proses mediasi dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu melalui panjar biaya perkara.
• Apabila mediasi berhasil, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
• Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, biaya pemanggilan dibebankan kepada Pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama

Penghitungan biaya mediasi yang inklud dengan panjar biaya perkara dapat dilihat dalam ketentuan di bawah ini:

Komponen Panjar Biaya Perkara

• Pendaftaran……………………………………………….. Rp ………….
• Redaksi …………………………………………………… Rp ………….
• Materai …………………………………………………… Rp …………
• ATK Persidangan ………………………………………… Rp …………
• Panggilan Penggugat/Pemohon (X 2) + Mediasi (X 2) .. Rp …………
• Panggilan Tergugat / Termohon (X 3) + Mediasi (X 2).. Rp …………

Jumlah Panjar Biaya Perkara …………………………………. Rp …………

 

1. Jenis Mediasi Yang Diatur
2. Mediasi Wajib

Mediasi wajib ini adalah mediasi yang dilaksanakan pada hari persidangan dimana para pihak hadir berdasarkan panggilan yang resmi dan patut dan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Dalam proses mediasi wajib, masing-masing komponen yang terlibat mempunyai tugas dan fungsi untuk menyukseskan terlaksananya mediasi. Adapun tugas dan kewajiban masing-masing komponen adalah:

1. Tugas dan Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

• Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak menempuh mediasi.
• Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada Para Pihak.

Hal-hal yang wajib dijelaskan, meliputi:

• Pengertian dan manfaat mediasi.
• Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum perilaku tidak berittikad baik dalam proses mediasi.
• Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan.
• Pilihan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian atau pencabutan gugatan.
• Kewajiban Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Setelah menjelaskan, Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir yang memuat:

1. Para Pihak telah mendapatkan penjelasan
   1. Para Pihak telah memahami penjelasan.
   2. Para Pihak bersedia menempuh mediasi dengan ittikad baik:

Setelah formulir ditandatangani, dimasukkan dalam berkas perkara.Keterangan mengenai penjelasan dan penandatanganan formulir dimuat dalam Berita Acara Sidang (BAS)

1. Tugas dan Kewajiban Panitera Yang Bersidang

• Mencatat Penjelasan Hakim Pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir penjelasan dalam Berita Acara Sidang (BAS)
• Menyampaikan salinan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tentang Perintah Melakukan Mediasi dan Penunjukan Mediator kepada Mediator yang ditunjuk pada kesempatan pertama.
• Berkoordinasi dengan Mediator terkait penentuan jadwal dan tahapan mediasi.
• Berkoordinasi dengan petugas pencatat administrasi mediasi untuk memastikan dimuatnya jadwal mediasi berikut pengunduran pertemuan mediasi ke dalam aplikasi mediasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

1. Tugas dan Kewajiban Mediator

• Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri.
• Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada Para Pihak.
• Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
• Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama Para Pihak
• Menjelaskan tentang kaukus
• Menyusun jadwal mediasi
• Mengisi formulir jadwal mediasi
• Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian
• Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan
• Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian dan bekerjasama mencapai penyelesaian
• Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
• Menyampaikan laporan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
• Menyatakan salah satu pihak atau Para Pihak tidak berittikad baik dan menyampaikannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara
• Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

1. Kewajiban Kuasa Hukum

• Kuasa Hukum berkewajiban membantu Para Pihak dalam proses mediasi.
• Kewajiban Kuasa Hukum, meliputi:
• Menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara
• Mendorong Para Pihak berperan aktif dalam mediasi
• Membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian
• Membantu merumuskan kesepakatan perdamaian.
• Kuasa Hukum dapat mewakili Para Pihak dalam mediasi dengan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan untuk mengambil keputusan (authority to decide)

1. Pemanggilan para pihak

• Pemanggilan Para Pihak untuk mediasi dilakukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara.
• Pemberian kuasa dilakukan demi hukum.
• Tidak perlu surat kuasa.
• Tidak perlu ada instrumen pemanggilan dari Hakim Pemeriksa Perkara.

Adapun tugas dan kewajiban Jurusita atau jurusita pengganti

• Melaksanakan perintah Mediator untuk melakukan pemanggilan kepada Para Pihak.
• Menyampaikan laporan pemanggilan (relaas) kepada mediator.

Dalam melaksanakan proses mediasi wajib, mediator tidak terpaku kepada isi posita dan petitum gugatan. Dengan demikian ruang lingkup mediasi adalah:

• Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
• Untuk kesepakatan di luar posita dan petitum, Penggugat merubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan

Dalam proses mediasi, keterlibatan pihak luar juga diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

• Atas kesepakatan Para Pihak, mediator dapat menghadirkan ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam proses mediasi.
• Para Pihak terlebih dahulu harus sepakat tentang mengikat atau tidaknya penjelasan atau penilai ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat tersebut dalam pengambilan keputusan

Adapun hasil-hasil dalam proses mediasi wajib dapat dikategorikan kepada 4 macam hasil mediasi, yaitu:

1. Mediasi Berhasil
2. Mediasi Berhasil Sebagian

• Jika mediasi berhasil, Para Pihak dengan bantuan mediator merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis.
• Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator.
• Kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang:

1. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2. Merugikan pihak ketiga.
3. Tidak dapat dilaksanakan.

• Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum, Kesepakatan Perdamaian ditandatangani setelah ada pernyataan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
• Kesepakatan Perdamaian dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan.
• Mediator melaporkan keberhasilan mediasi disertai kesepakatan perdamaian.
• Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari Kesepakatan Perdamaian paling lama 2 hari.
• Jika belum memenuhi ketentuan, Kesepakatan Perdamaian dikembalikan kepada mediator untuk perbaikan paling lama 7 hari.
• Paling lama 3 hari setelah menerima perbaikan, Hakim Pemeriksa Perkara membacakan Akta Perdamaian

Mediasi berhasil sebagian ini dibedakan kepada dua hal, yaitu:

1. Mediasi Berhasil dengan Sebagian Pihak (Pasal 29)

1. Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
2. Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
3. Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).
4. Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
6. Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

 

 

2. Mediasi Berhasil Sebagian Terhadap Objek Perkara (Pasal 30)

1. Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
2. Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.
3. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
4. Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Terhadap hasil mediasi yang berhasil sebagian, khusus untuk perkara perceraian, Perma No 1 tahun 2016 pada Pasal 31 menyebutkan:

1. Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
2. Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
3. Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
4. Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.
   3. Mediasi Tidak Berhasil

Mengenai mediasi yang tidk berhasil, Perma No 1 tahun 2016 pada pasal 32 ayat (1) memberi ketentuan sebagai berikut:

1. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
   1. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
   2. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

 

1. Mediasi Tidak dapat dilaksanakan

Adapun mengenai Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan, Pasal 32 ayat 2 memberi ketentuan:

1. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
   1. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
      1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
      2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
      3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
2. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
3. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
4. (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku
5. Mediasi Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara
   1. Selama pemeriksaan perkara setelah mediasi wajib tidak berhasil, Para Pihak dapat mengajukan permohonan untuk berdamai.
   2. Atas permohonan tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara sebagai mediator.
   3. Jangka waktu mediasi adalah 14 hari terhitung sejak Penetapan Printah Mediasi
   4. Mediasi Sukarela Pada Tahap Upaya Hukum
      1. Selama perkara belum diputus di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Para Pihak atas kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian.
      2. Hasil kesepakatan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan untuk diserahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara di tingkat Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali.
      3. Kesepakatan harus mengesampingkan Putusan yang telah ada sebelumnya.
      4. Hakim Pemeriksa Perkara di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali memutus berdasarkan kesepakatan tersebut.
      5. Mediasi di Luar Pengadilan
         1. Para pihak dengan bantuan mediator yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukannya ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan
         2. Pengajuan gugatan tsb harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen2 yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa;
         3. Hakim wajib memastikan kesepakatan itu memenuhi syarat-syarat :

-          Sesuai kehendak para pihak;

-          Tidak bertentangan dengan hukum;

-          Tidak merugikan pihak ketiga;

-          Dapat dieksekusi;

-          Dengan itikad baik.

1. Administrasi Mediasi

Untuk melihat pola administrasi pengelolaan mediasi di pengadilan dapat dilihat bagan sebagai berikut:

 

 

 

Dari gambaran pola administrasi di atas dapat diketahui bahwa masing-masing komponen dalam peradilan mempunyai tugas dan kewajiban dalam melaksanakan proses mediasi. Untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan kewajiban masing-masing komponen dapat dilihat di bawah ini:

1. Ketua Pengadilan Agama

Kewajiban dan tugas Ketua Pengadilan bertugas dalam pengelolaan mediasi adalah:

• Menyediakan ruangan, fasilitas dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam proses mediasi;
• Menunjuk hakim pengawas mediasi dan petugas yang bertanggung jawab mengelola administrasi mediasi;
• Menerbitkan surat keputusan pendaftaran mediator nonhakim bersertifikat dan penunjukan mediator hakim serta menempatkannya ke dalam Daftar Mediator;
• Memberdayakan pegawai pengadilan nonhakim yang telah mempunyai Sertifikat Mediator untuk menjalankan fungsi mediator;
• Memasukkan program mediasi dalam rencana kerja tahunan satuan kerja dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan mediasi pada tahun sebelumnya;
• Mengintegrasikan sistem dan aplikasi administrasi mediasi ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/Case Tracking Sytem/CTS);
• Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mediasi secara berkala dengan memperhatikan laporan hakim pengawas yang bersangkutan;
• Membuat laporan tentang pelaksanaan mediasi secara berkala dan menyampaikannya kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi.

1. Hakim Pemeriksa Perkara

Mengenai tugas dan kewajiban hakim pemeriksa perkara telah dijelaskan pada bagian Mediasi Wajib halaman 9.

Sedangkan untuk instrumen yang harus dipersiapkan oleh hakim pemeriksa perkara adalah:

 

1. Panitera Muda Gugatan

Dalam pengelolaan mediasi, Panitera Muda Gugatan bertugas dan berkewajiban dalam hal:

1. Memberikan informasi kepada calon Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan mengenai kewajiban Para Pihak menempuh Mediasi sebelum perkaranya diperiksa hakim berikut penjelasan pengertian dan manfaat penyelesaian sengketa perdata di pengadilan melalui mediasi;
2. Memastikan ketertiban dan ketepatan pengisian register mediasi;
3. Menyiapkan dokumen penunjang pelaksanaan mediasi
   1. Mediator, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti

Untuk tugas dan kewajiban mediator, panitera pengganti atau panitera yang bersidang dan tugas serta kewajiban Jurusita/Jurusita Pengganti, dapat dilihat pada bagian Mediasi Wajib halaman 10 dan halaman 11.

1. Petugas Administrasi

• Mencatat data-data mediator di Pengadilan dalam register mediator.
• Mencatat data proses mediasi dari sejak penunjukan mediator hingga berakhirnya proses mediasi.
• Berkoordinasi dengan Panitera Pengganti

Petugas Administrasi mempersiapkan instrumen berupa:

1. Petugas Meja Informasi

Petugas meja informasi memberikan informasi mengenai pengertian dan manfaat penyelesaian sengketa perdata di pengadilan melalui mediasi kepada masyarakat pencari keadilan.

 

1. Pengadaan Instrumen Mediasi

Untuk melengkapi pengelolaan administrasi mediasi, Panitera Muda Gugatan harus menyiapkan instrumen-instrumen tersebut. adapun Instrumen-instrumen mediasi yang harus disiapkan oleh Panitera Muda Gugatan adalah:

1. Register Mediator
2. Register Mediasi
3. Register Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan
4. Penjelasan tentang kewajiban mediasi oleh Ketua Majelis
5. Formulir pernyataan Para Pihak atas penjelasan mediasi
6. Penetapan Perintah Mediasi dan Penunjukan Mediator
7. Berita Acara Sidang Penunjukan Mediator
8. Resume Perkara
9. Relaas Panggilan Penggugat
10. Relaas Penggilan Tergugat
11. Formulir Jadwal Mediasi
12. Persetujuan Para Pihak atas kesepakatan perdamaian yang akan ditandatangani oleh Kuasa Hukum
13. Kesepakatan Perdamaian sebagian objek
14. Kesepakatan Perdamaian sebagian pihak
15. Kesepakatan Perdamaian di luar Pengadilan
16. Kesepakatan Perdamaian seluruhnya
17. Kesepakatan Perdamaian Assessoir dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
18. Pernyataan mediasi berhasil atau tidak berhasil
19. Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara
20. Laporan Mediator tentang pihak yang tidak berittikad baik
21. Akta Perdamaian
22. Amar Putusan Akhir Penghukuman Biaya Mediasi kepada Penggugat
23. Amar Putusan Akhir Penghukuman Biaya Mediasi kepada Tergugat.
24. Laporan Mediasi

Semua instrumen ini nantinya dibagikan kepada masing-masing pelaksana pengelola administrasi mediasi, dengan peruntukan sebagai berikut:

1. Hakim Pemeriksa Perkara

Instrumen untuk hakim pemeriksa perkara adalah:

1. Penjelasan tentang kewajiban mediasi
2. Formulir Pernyataan Para Pihak atas Penjelasan Mediasi
3. Penetapan Perintah Mediasi dan Penunjukan Mediator
4. Akta Perdamaian
5. Amar Putusan Akhir Penghukuman Biaya Mediasi kepada Penggugat
6. Amar Putusan Akhir Penghukuman Biaya Mediasi kepada Tergugat.
8. Mediator

Instrumen yang diberikan kepada mediator adalah:

1. ResumePerkara
2. Formulir Jadwal Mediasi
3. Kesepakatan Perdamaian seluruhnya
4. Kesepakatan Perdamaian sebagian objek
5. Kesepakatan Perdamaian sebagian pihak
6. Kesepakatan Perdamaian Assessoir dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
7. Pernyataan mediasi berhasil atau tidak berhasil
8. Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara
9. Laporan Mediator tentang pihak yang tidak berittikad baik
10. Panitera Pengganti

Untuk panitera yang bersidang, instrumen yang disiapkan adalah Berita Acara Sidang.

1. Petugas Administrasi
   1. Register Mediator
   2. Register Mediasi
   3. Register Mediasi di luar pengadilan
   4. Laporan Mediasi
   5. Jurusita/Jurusita Pengganti
      1. Relaas Panggilan Penggugat
      2. Relaas Panggilan Tergugat
      3. Relaas Panggilan Pihak Lainnya
      4. Relaas Panggilan Ahli/Tokoh Masyarakat

 

Kata Penutup

Dari uraian yang penulis kemukakan di atas dapat dipahami bahwa, mediasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterapkan oleh peradilan dalam rangka menyelesaikan sengketa secara damai, penerapan azas peradilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana, serta untuk menekan penumpukan perkara yang terjadi.

Oleh karena itu, bagi hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus merubah mindset bahwa, pelaksanaan mediasi ini bukan sekedar untuk melaksanakan sebuah peraturan an sich, tetapi lebih jauh dari itu adalah agar penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berpekara dapat dilaksanakan dengan jalan damai berdasarkan kesepakatan para pihak tersebut.

 

Daftar Kepsutakaan

 

Abbas, Syahrizal, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

 

Modul I, Konteks dan Pemahaman Umum Tentang Kedudukan dan Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan, Presentasi oleh Edy Wibowo, Pelatihan dan Pendidikan Sertifikasi Hakim Mediator, (Bogor, Balitbang Kumdil Mahakamah Agung RI, 2016)

 

Modul 3 A, Pengantar Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Presentasi oleh Edy Wibowo, Pelatihan dan Pendidikan Sertifikasi Hakim Mediator, (Bogor, Balitbang Kumdil Mahakamah Agung RI, 2016)

 

Modul 3 B, Administrasi Mediasi di Pengadilan, Presentasi oleh Mohammad Noor, Pelatihan dan Pendidikan Sertifikasi Hakim Mediator, (Bogor, Balitbang Kumdil Mahakamah Agung RI, 2016)

 

Rahmadi,Takdir, Mediasi, (Makalah) disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator, (Bogor: Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 11 Juli 2013)

 

Rahmadi, Takdir, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

 

Umam, Khotibul, Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---